BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Nama resmi negara ini dalam bahasa Indonesia adalah
Kerajaan Kamboja (Bahasa Inggris: Kingdom of Cambodia), merupakan hasil
terjemahan dari bahasa Khmer Preăh Réachéanachâk Kâmpŭchéa. Sering
disingkat menjadi Kampuchea (Bahasa Khmer: កម្ពុជា). Kata Kampuchea berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu
Kambuja.
Secara
geografis, Kamboja berbatasan dengan Thailand disebelah Barat, Laos disebelah
Utara dan Vietnam disebelah Timur. Disebelah selatan, Kamboja berbatasan dengan
Teluk Thailand. Luas negara ini 181.055 Km2 dengan jumlah penduduk 11.400.000
jiwa, 6% beragama Islam dan mayoritas beragama Budha serta minoritas Katholik.
Agama
Islam sampai di Kamboja pada abad ke-11 Masehi. Ketika itu kaum muslimin
berperan penting dalam pemerintahan kerajaan Campa, sebelum keruntuhannya pada
tahun 1470 M, setelah itu kaum muslimin memisahkan diri. Campa merupakan suatu
kerajaan besar di Asia Tenggara pada abad ke-17. Islam masuk ke Campa
diperkirakan pada tahun 1607, melalui jalur dagang dengan berbagai negara tetangga.
Mayoritas Muslim Kamboja sekarang adalah orang-orang Campa, yaitu benar-benar
penduduk asli Indochina.
Atas
latar belakang itulah kami tertarik membahas bagaimana “Sejarah Islam di
Kamboja” yang akan diulas lebih dalam pada bab selanjutnya
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Geografis Kamboja
·
Lokasi : Asia tenggara, berbatasan dengan teluk
Thailand, antara Thailand, Vietnam dan Laos
·
Koordinat Geografi : 13 00 U, 105 00 T
·
Wilayah : Total 181.040 km2 dengan daratan
176.520 km2 dan Perairan: 4.520km2
·
Perbatasan Darat : Total 2.572 km2 negara
perbatasan : Laos 541 km, Thailand 803 km, Vietnam 1.228 km
·
Garis pantai : 443 km
·
Iklim : tropis, musim monsoon (mei sampai November);
musim panas (Desember sampai april); sedikit variasi temperatur musiman
·
Sumber Daya Alam : Minyak dan gas, kayu, batu
berharga, besi mentah, manganese, phospates, hydropower potential
B.
Sejarah Singkat Kamboja
Kamboja (Bahasa Khmer: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា. Dibaca: Kampuchea).
Secara resmi bernama Kerajaan Kamboja, adalah sebuah negara di
Asia Tenggara. Luas totalnya adalah 181.035 km2. Negara anggota
ASEAN yang terkenal dengan pagoda Angkor Wat ini Berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di sebelah
utara, Vietnam di sebelah timur, dan Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong
dan Danau Tonle Sap melintasi negara ini. Negara ini merupakan penerus
Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh Indochina antara abad ke-11 dan
14.
Jumlah populasi Kamboja lebih dari
14,8 juta jiwa. Agama resmi di Kamboja adalah Buddha dengan pemeluk sekitar 95%
dari total penduduk Kamboja. Ibukota dan kota terbesar Kamboja adalah Phnom
Penh. Bentuk negara Kamboja adalah monarki konstitusional demokratik.
-Asal Mula Nama Kamboja
Nama
resmi negara ini dalam bahasa Indonesia adalah Kerajaan Kamboja (Bahasa
Inggris: Kingdom of Cambodia), merupakan hasil terjemahan dari bahasa
Khmer Preăh Réachéanachâk Kâmpŭchéa. Sering disingkat menjadi Kampuchea
(Bahasa Khmer: កម្ពុជា). Kata Kampuchea berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu
Kambuja.
Penyebutan
Kampuchea mungkin perubahan dialek dari kata Kampung Cham, yaitu
kampung-kampung atau pemukiman orang Champa, yang mana kerajaan Champa adalah
kerajaan Islam tertua di Nusantara. Beberapa nama Provinsi di Kamboja didahului
dengan kata Kampong. Dahulu, Kamboja atau Kampuchea merupakan negara
di Asia Tenggara yang semula berbentuk Kerajaan di bawah kekuasaan Dinasti
Khmer di Semenanjung Indo-China antara Abad Ke-11 dan Abad Ke-14. Rakyat
Kamboja biasanya dikenal dengan sebutan Cambodian atau Khmer, yang mengacu pada
etnis Khmer di negara tersebut. Negara anggota ASEAN yang terkenal dengan
pagoda Angkor Wat ini berbatasan langsung. Sebagian besar rakyat Kamboja
beragama Buddha Theravada, yang turun-temurun dianut oleh etnis Khmer. Namun,
sebagian warganya juga ada yang beragama Islam dari keturunan muslim Cham.
Kamboja meraih kemerdekaannya pada 17 April 1953. Peradaan
Kamboja telah mulai berkembang sejak abad 1 Masehi. Pada waktu itu, wilayah
tersebut dikuasai oleh kerajaan Funan dan Chenla. Negara-negara ini mempunyai
hubungan dekat dengan China dan India. Memasuki abad ke-3 hingga abad ke-5,
kedua kerajaan itu bersatu untuk membangun Kamboja. Namun, ketika upaya itu
mulai stabil, kekuasaan keduanya runtuh ketika kerajaan Khmer dibangun dan
berkuasa pada abad ke-9 sampai abad ke-13. Setelah itu, kerajaan Khmer bertahan
hingga abad ke-15.
Kerajaan Khmer masih bertahan hingga
abad ke-15. Ibukota Kerajaan Khmer terletak di Angkor, sebuah daerah yang
dibangun pada masa kejayaan Khmer. Angkor Wat, yang dibangun juga pada saat
itu, menjadi simbol bagi kekuasaan Khmer.
Pada tahun 1432, Khmer dikuasai oleh
Kerajaan Thai. Dewan Kerajaan Khmer memindahkan ibukota dari Angkor ke Lovek,
dimana Kerajaan mendapat keuntungan besar karena Lovek adalah bandar pelabuhan.
Pertahanan Khmer di Lovek akhirnya bisa dikuasai oleh Thai dan Vietnam, dan
juga berakibat pada hilangnya sebagian besar daerah Khmer. Peristiwa ini
terjadi pada tahun 1594. Selama tiga abad berikutnya, Khmer dikuasai oleh
raja-raja dari Thaidan Vietnam secara bergilir.
Pada tahun 1863, Raja Norodom, yang dilantik oleh Thai,
mencari perlindungan kepada Perancis. Pada tahun 1867, Raja Norodom
menandatangani perjanjian dengan pihak Perancis yang isinya memberikan hak
kontrol provinsi Battambang dan Siem Reap yang menjadi bagian Thai. Akhirnya,
kedua daerah ini diberikan pada Kamboja pada tahun 1906 pada perjanjian
perbatasan oleh Perancis dan Thai.
Kamboja dijadikan daerah Protektorat oleh Perancis dari
tahun 1863 sampai dengan 1953, sebagai daerah dari Koloni Indochina. Setelah
penjajahan Jepang pada 1940-an, akhirnya Kamboja meraih kemerdekaannya dari
Perancis pada 9 November 1953. Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional
dibawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk.
C. Masa Kolonial
Masa Penjajahan Perancis
Pada tahun 1863, Raja Norodom,
yang dilantik oleh Thai, mencari perlindungan kepada Perancis. Pada tahun 1867,
Raja Norodom menandatangani perjanjian dengan pihak Perancis yang isinya
memberikan hak kontrol provinsi Battambang dan Siem Reap yang menjadi bagian
Thai. Akhirnya, kedua daerah ini diberikan pada Kamboja pada tahun 1906 pada
perjanjian perbatasan oleh Perancis dan Thai.
Kamboja dijadikan daerah
Protektorat oleh Perancis dari tahun 1863 sampai dengan 1953, sebagai daerah
dari Koloni Indochina. Setelah penjajahan Jepang pada 1940-an, akhirnya Kamboja
meraih kemerdekaannya dari Perancis pada 9 November 1953. Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional dibawah kepemimpinan
Raja Norodom
Sihanouk.
Pada saat Perang Vietnam tahun
1960-an, Kerajaan Kamboja memilih untuk netral. Hal ini tidak dibiarkan oleh
petinggi militer, yaitu Jendral Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak yang merupakan
aliansi pro-AS untuk menyingkirkan Norodom Sihanouk dari kekuasaannya. Dari
Beijing, Norodom Sihanouk memutuskan untuk beraliansi dengan gerombolan Khmer
Merah, yang bertujuan untuk menguasai kembali tahtanya yang direbut oleh Lon
Nol. Hal inilah yang memicu perang saudara timbul di Kamboja.
Ø
Khmer Merah
Khmer
Merah (Bahasa Perancis: Khmer Rouge) adalah cabang militer Partai
Komunis Kampuchea (nama Kamboja kala
itu). Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Khmer Merah melakukan perang gerilya
melawan rezim Shihanouk dan Marsekal Lon Nol. Pada 17 April 1975, Khmer Merah
yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menggulingkan kekuasaan dan menjadi pemimpin
Kamboja.
Hanya
dalam beberapa hari saja, rezim baru ini telah menghukum mati sejumlah besar
rakyat Kamboja yang tadinya bergabung dengan rezim Lon Nol. Penduduk Phnom Phen
dan juga penduduk di provinsi lain terpaksa keluar dari kota dan pindah ke daerah-daerah
penampungan. Phnom Phen menjadi kota mati. Seluruh perekonomian di seluruh
negeri berubah di bawah garis keras komunis, Uang hilang dari peredaran. Akibat
dari semua itu adalah terjadinya kelaparan dan wabah penyakit di daerah
tersebut.
Selama
44 bulan berikutnya, jutaan orang Kamboja menjadi korban teror dari Khmer
Merah. Para pengungsi yang berhasil lari ke Thailand menceritakan kekejaman
kelompok ini yang antara lain menghukum mati anak-anak hanya karena mereka
tidak lahir dari keluarga petani. Selain itu orang-orang keturunan Vietnam dan
Cina juga turut diteror dan dibunuh. Siapa saja yang disangka sebagai orang
yang berpendidikan, atau menjadi angota dari keluarga pedagang pasti dibunuh
dengan cara dipukul sampai mati, bukan dengan ditembak dengan dalih untuk
menghemat amunisi.
Ø
Killing Fields (Ladang Pembantaian)
Masa
empat tahun Pol Pot dan Khmer Merahnya berkuasa di Kamboja, adalah masa yang
membuat seluruh dunia geger. Khmer Merah berupaya mentransformasi Kamboja
menjadi sebuah negara Maois dengan konsep agrarianisme. Rezim Khmer juga
menyatakan, tahun kedatangan mereka sebagai "Tahun Nol" (Year Zero).
Mata uang, dihapuskan. Pelayanan pos, dihentikan. Kamboja diputus hubungannya
dengan luar negeri. Hukum Kamboja juga dihapuskan.
Rezim
Khmer Merah dalam kurun waktu tersebut diperkirakan telah membantai sekitar dua
juta orang Kamboja. Ada sekitar 343 "ladang pembantaian" yang
tersebar di seluruh wilayah Kamboja. Choeung Ek adalah "ladang
pembantaian" paling terkenal. Di sini, sebagian besar korban yang
dieksekusi adalah para intelektual dari Phnom Penh, yang di antaranya adalah:
mantan Menteri Informasi Hou Nim, profesor ilmu hukum Phorng Ton, serta
sembilan warga Barat termasuk David Lioy Scott dari Australia. Sebelum dibunuh,
sebagian besar mereka didokumentasikan dan diinterogasi di kamp penyiksaan Tuol
Sleng.
Penjara
S-21 atau Tuol Sleng adalah organ rezim Khmer Merah yang paling rahasia. Pada
1962, penjara S-21 merupakan sebuah gedung SMA bernama Ponhea Yat.
Semasa pemerintahan Lon Nol, nama sekolah diubah menjadi Tuol Svay Prey High
School.
Tuol
Sleng yang berlokasi di subdistrik Tuol Svay Prey, sebelah selatan Phnom Penh,
mencakupi wilayah seluas 600 x 400 meter. Setelah Phnom Penh jatuh ke tangan
Khmer Merah, sekolah diubah menjadi kamp interogasi dan penyiksaan tahanan yang
dituduh sebagai musuh politik. Di “ladang pembantaian” ini, para intelektual
diinterogasi agar menyebutkan kerabat atau sejawat sesama intelektual. Satu
orang harus menyebutkan 15 nama orang berpendidikan yang lain. Jika tidak
menjawab, mereka akan disiksa. Kuku-kuku jari mereka akan dicabut, lantas
direndam cairan alkohol. Mereka juga disiksa dengan cara ditenggelamkan ke bak
air atau disetrum. Kepedihan terutama dirasakan kaum perempuan karena kerap
diperkosa saat diinterogasi.
Setelah
diinterogasi selama 2-4 bulan, mereka akan dieksekusi di Choeung Ek.
Sejumlah tahanan politik yang dinilai penting ditahan untuk diinterogasi
sekitar 6-7 bulan, lalu dieksekusi.
Ø
Intervensi Vietnam
Pada
tanggal 25 Desember 1978, setelah beberapa pelanggaran terjadi di perbatasan
antara Kamboja dan Vietnam, tentara Vietnam menginvansi Kamboja. Tanggal 7
Januari 1979, pasukan Vietnam menduduki Phnom Penh dan menggulingkan
pemerintahan Pol Pot. Pemerintahan boneka lalu dibentuk di bawah pimpinan Heng
Samrin, mantan anggota Khmer Merah yang telah membelot ke Vietnam. Namun,
pemerintahan baru ini tidak diakui oleh negara-negara Barat. Sementara Pol Pot
dan para pengikutnya lari ke hutan-hutan dan kembali melakukan taktik gerilya
dan teror. Pol Pot yang bernama asli Saloth Sar akhirnya meniggal di tengah
hutan pada 15 April 1998 karena serangan jantung.
Ø
Menuju Perdamaian
Pada
tahun 1982, tiga kelompok (faksi) yang masih bertahan di Kamboja yaitu : Khmer
Merah dan Front Kemerdekaan Nasional, netral, kedamaian dan kerjasama Kamboja
(FUNCINPEC) pimpinan Pangeran Sihanouk, serta Front Nasional kebebasan
orang-orang Khmer yang dipimpin oleh perdana menteri yang terdahulu yaitu Son
Sann, membentuk koalisi yang bertujuan untuk memaksa keluar tentara Vietnam dan
akhirnya mundur dari kamboja pada tahun 1989.
Pada
tahun 1992, PBB (UNTAC) mengambil alih sementara pemerintahan negara ini. Tahun
berikutnya, PBB menggelar pemilu demokratis yang dimenangkan oleh FUNCINPEC.
Faksi ini kemudian membentuk pemerintahan koalisi bersama Partai Rakyat Kamboja
(CPP) pimpinan Hun Sen.
Kamboja
dibagi menjadi 20 provinsi (khett) dan 4 kota praja (krong). Daerah Kamboja
kemudian dibagi menjadi distrik (srok), komunion (khum), distrik besar (khett)
dan kepulauan (koh).
- Kota Praja (Krong):
- Phnom Penh
- Sihanoukville
(Kampong Som)
- Pailin
- Kep
- Propinsi (Khett):
- Banteay Meanchey, Battambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampong Thom, Kampot, Kandal, Koh Kong, Kratié, Mondulkiri, Oddar Meancheay, Pursat, Preah Vihear, Prey Veng, Ratanakiri, Siem Reap, Stung Treng, Svay Rieng and Takéo
- Kepulauan (Koh):
1.
Kamboja Saat Ini
Tahun 1999, tahun pertama perdamaian setelah 30 tahun, pemerintah membuat
kemajuan dalam reformasi ekonomi. AS dan Kamboja menandatangani Perjanjian
Tekstil Bilateral, yang memberikan Kamboja jaminan quota untuk impor tekstil AS
dan bonus karena memperbaiki kondisi bekerja dan mendorong hukum tenaga kerja
Kamboja dan standar tenaga kerja internasional dalam industri tersebut. Dari
2001 sampai 2004, ekonomi tumbuh rata-rata 6.4%, disebabkan oleh ekspansi di
bidang garmen dan pariwisata. Dengan berakhirnya Perjanjian WTO untuk Tekstil
dan Pakaian tahun 2005, produsen tekstil di Kamboja terpaksa bersaing dengan negara
produsen yang harganya lebih rendah seperti Cina dan India. Walaupun
pertumbuhan GDP diperkirakan kurang dari 3%, lebih dari yang diharapkan untuk
kinerja sector garmen membuat IMF memperkirakan pertumbuhan 6% di 2005.
berhadapan dengan kemungkinan industri garmen yang menyediakan lebih dari
200.000 mata pencaharian mungkin terancam.
Perlambatan ekonomi
pernah terjadi pada masa Krisis Finansial Asia 1997. Investasi asing dan
turisme turun dengan sangat drastis, kekacauan ekonomi mendorong terjadinya kekerasan
dan kerusuhan di Kamboja.
Pada tahun 2009 Dana Moneter
Internasional (IMF), mengatakan, ekonomi Kamboja tahun 2009 menyusut lebih dari perkiraan sebelumnya karena krisis
ekonomi global berdampak buruk di negeri ini.
IMF pada awal tahun 2009 memperkirakan penyusutan sebesar 0,5 persen tetapi
sekarang melihat kontraksi 2,75 persen karena ekonomi “tidak bekerja sebaik
yang diperkirakan” di beberapa daerah, pejabat IMF David Cowen mengatakan
setelah kunjungan untuk mengevaluasi pembangunan.
2.
Pemerintahan
di Kamboja
Politik nasional di Kamboja mendapat
tempat ketika pembuatan konstitusi nasional di tahun 1993. Pemerintahan adalah
monarki konstitusional dan dijalankan sebagai demokratik parlementer.
Sistem parlemen Kamboja adalah
bikameral. Dimana dibagi menjadi dewan rendah, majelis nasional, atau Radhsphea
dan sebuah dewan tinggi, senat, atau Sénat. 123 kursi anggota majelis
terpilih untuk masa jabatan 5 tahun. Senat mempunyai 61 kursi, dua diantaranya
dipilih oleh raja dan dua lainnya oleh majelis nasional, dan sisanya dipilih
melalui pemilihan umum di 24 provinsi di Kamboja. Masa jabatan senat adalah 6
tahun.
Partai Rakyat Kamboja adalah partai
utama di Kamboja. Partai ini menempati 73 kursi di majelis nasional dan 43
kursi di senat. Oposisi Partai Sam Rainsy adalah partai terbesar kedua di
Kamboja dengan 26 kursi di majelis nasional dan 2 kursi di senat.
Kamboja merupakan salah
satu negara dengan pemerintahan terkorup di dunia.
3.
Militer
di Kamboja
Angkatan Darat Kerajaan Kamboja,
Angkatan Laut Kerajaan Kamboja, Angkatan Udara Kerajaan Kamboja, dan Polisi
Militer Kerajaan Kamboja merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Kerajaan
Kamboja, dalam komando dari Kementrian Pertahanan Kerajaan Kamboja, dipimpin
oleh Perdana Menteri Kerajaan Kamboja.
Awal dari revisi struktur komandi pada
awal tahun 2000 menjadi kunci pembentukan militer Kamboja. Pada tahun 2010,
Angkatan Besenjata Kerajaan Kamboja memiliki sekitar 210.000 pasukan. Militer
Kamboja menghabiskan 3% anggaran negara.
Polisi Militer Kerajaan Kamboja memiliki
lebih dari 7.000 pasukan. Mereka bertugas untuk menjaga keamanan, untuk
menginvestigasi dan menanggulangi kejahatan dan terorisme, untuk menjaga
wilayah dan bangunan yang dilindungi, dan untuk mambantu dan mengevakuasi
penduduk dari bencana dan konflik.
C.
Masuknya Islam di Kamboja
Secara
geografis, Kamboja berbatasan dengan Thailand disebelah Barat, Laos disebelah
Utara dan Vietnam disebelah Timur. Disebelah selatan, Kamboja berbatasan dengan
Teluk Thailand. Luas negara ini 181.055 Km2 dengan jumlah penduduk 11.400.000
jiwa, 6% beragama Islam dan mayoritas beragama Budha serta minoritas Katholik.
Agama
Islam sampai di Kamboja pada abad ke-11 Masehi. Ketika itu kaum muslimin
berperan penting dalam pemerintahan kerajaan Campa, sebelum keruntuhannya pada
tahun 1470 M, setelah itu kaum muslimin memisahkan diri. Campa merupakan suatu
kerajaan besar di Asia Tenggara pada abad ke-17. Islam masuk ke Campa
diperkirakan pada tahun 1607, melalui jalur dagang dengan berbagai negara
tetangga. Masuk
dan berkembangnya islam di Kamboja tidak dapat dipisahkan dari datangnya orang
Campa yang telah memeluk agama islam ke negeri kamboja. Mereka bertemu dengan
kelompok Melayu yang datang dari Nusantara. Migrasi Campa terjadi karena
melarikan diri dari penghancuran Vietnam, sedangkan migrasi melayu dari
Nusantara terjadi karena perdagangan dan penyebaran agama islam. Maka,
terjadilah akulturasi budaya karena persamaan agama dan rumpun bahasa kedalam
masyarakat baru yang disebut Melayu-Campa atau Jva-Cam. Kemudian mereka saling
bekerjasama dan menjalin hubungan perkawinan.
Jadi, mayoritas Muslim Kamboja sekarang adalah
orang-orang Campa, yaitu benar-benar penduduk asli Indochina.
D Kondisi Islam Setelah Kemerdekaan
Pada
awal tahun 1970-an, jumlah kaum Muslimin sekitar 700 ribu jiwa. Semua Muslim
ini mengikuti Mazhab Syafi’i. Pada tahun ini, mereka memiliki 122 Masjid, 200 Mushalla,
300 Madrasah Islamiyyah dan satu tempat penghafalan Al-Qur’an. Mayoritas Muslim
Campa adalah petani, nelayan, pembuat sampan dan tukang daging. Mereka hidup di
desa-desa padat, sebagian hidup di kota-kota dan bekerja sebagai pedagang dan
industri.
Komunitas
Muslim Kamboja terorganisasi dengan baik. Setiap desa Muslim dipimpin oleh
seorang hakam dibantu oleh seorang kalik (qadi). Imam memimpin sembahyang dan
ketib (katib) mengajar Qur’an, bilal memanggil orang untuk sembahyang. Dan
beberapa ratus orang Muslim Kamboja setiap tahunnya pergi ke Makkah untuk
melaksanakan ibadah haji.
Pada
tahun 1975, situasi berubah secara drastis ketika Khmer Merah mengambil alih
kekuasaan. Sehingga mengakibatkan masyarakat Campah hijrah ke negara-negara
lain di seluruh dunia seperti ke Malaysia, Amerika Syarikat, Perancis,
Australia dan lain-lain. Khmer Merah merupakan komunis garis keras, mereka
membenci semua agama dan menyiksa siapa saja yang mengadakan kegiatan
keagamaan, Muslim, Budha ataupun lainnya. Selama kepemerintahan mereka telah
terbunuh lebih dari 2 juta penduduk Kamboja, di antaranya 500.000 kaum
Muslimin, di samping pembakaran beberapa masjid, madrasah dan mushaf serta
pelarangan menggunakan bahasa Campa, bahasa kaum Muslimin di Kamboja.
Kemudian
pada tahun 1979, Khmer Merah jatuh di tangan pemerintahan baru yang di topang
dari Vietnam dan ini merupakan berita baik bagi minoritas Muslim Kamboja. Sejak
itu, keadaan penduduk Kamboja mulai membaik dan kaum Muslimin mencapai kurang
lebih 45.000 jiwa dapat melakukan kegiatan keagamaan mereka dengan bebas.
Mereka
memiliki 268 Masjid, 200 Mushallah, 300 Madrasah Islamiyyah dan satu tempat
penghafalan Al-Qur’an.
Kemudian bermunculan organisasi-organisasi
Islam, seperti:
·
Ikatan Kaum Muslimin Kamboja
·
Ikatan Pemuda Islam Kamboja
·
Yayasan Pengembangan Kaum Muslimin Kamboja
dan
·
Lembaga Islam Kamboja untuk Pengembagan.
Meskipun
kaum Muslimin dapat menjalankan kegiatan kehidupan mereka seperti biasanya,
namun program-program mereka ini mengalami kendala finansial yang cukup besar,
karena kondisi perekonomian mereka yang sulit sehingga identitas mereka tidak
diketahui.
Saat
ini kaum Muslimin Kamboja berpusat di kawasan Free Campa bagian utara sekitar
40 % dari penduduknya, Free Ciyang sekitar 20 % dari penduduknya, Kambut
sekitar 15 % dari penduduknya dan di Ibu Kota Pnom Penh hidup sekitar 30.000
Muslim.
E. Hukum Islam di Kamboja
Sudah
diketahui bahwasannya agama Islam di Kamboja merupakan minoritas dan mayoritas
beragama Budha. Menurut estimasi, terdapat sekitar 700.000 Muslim di Kamboja.
Sekitar 80% dari Muslim Kamboja adalah keturunan etnis Cham.
Umat
Islam di Kamboja khususnya keturunan etnis Cham mengikuti mazhab Syafi’I dalam
bidang Fiqih, sedangkan dalam bidang Tauhid mereka mengikuti mazhab Imam Abu
Hasan Al-As’ari. Dalam bidang amalih atau peribatan, mereka mengikuti faham
Ahlusunnah wal Jama’ah. Karena itu mereka sangat toleran dan bisa hidup
berdampingan dengan komunitas Budha sebagai agama mayoritas Kamboja.
Terutama
yang berkaitan dengan situasi hak-hak Manusia (HAM). Hal ini karena peradilan
tidak berjalan secara independen sebagaimana semestinya dan dasar kebebasan
berekspresi dan berkumpul sedang dibatasi. Sedangkan mengenai hukum Islam di
Kamboja belum terlembagakan. Secara umum, umat Islam di Kamboja menjalankan
syari’at Islam sebagaimana umat Islam di Indonesia terutama hukum keluarga yang
meliputi perkawinan, ruju’, talaq dan warisan.
Dalam
hal perkawinan, orang-orang Campa di Kamboja tidak mengijinkan perkawinan antar
agama kecuali dengan syarat bahwa pihak yang bukan Islam masuk Islam. Oleh
karena itu, orang-orang Khmer dikatakan tak pernah akan meninggalkan agama
Budha karena tidak mungkin kedua Bangsa akan terpadu. Sedangkan orang Campa
dengan orang Melayu sering terjadi perkawinan. Kalau dalam hal perceraian,
hampir tidak pernah terjadi. Karena perkawinan mereka hampir selalu subur, akan
tetapi orang Campa di Kamboja bertambah banyak jumlahnya dengan mengangkat anak
asing ke dalam sukunya, yaitu anak bangsa Annam atau lagi-lagi anak Khmer yang
diterimanya sebagai pembayaran hutang yang tak terlunasi dan akan dididiknya
dalam agama Islam.
Dalam
hal sosio-ekonomi, umat Islam di Kamboja dapat bantuan dari Malaysia yang akan
didirikan beberapa institusi khusus bagi sarana pembangunan insan di negara
Indochina yang pernah hancur di bawah kekuasaan Khmer Merah. Lembaga ini adalah
Majelis Mufakat Dakwah Malaysia-Kamboja (MMDMK). Lembaga ini adalah sebuah
organisasi yang mirip seperti Lembaga Tabung Haji dan akan dibentuk segera
dalam usaha membantu umat Islam negara itu menabung dan menunaikan haji ke
tanah Suci Makkah.
F. Respon
Pemerintah
1.
Bidang Politik
Sejumlah muslim diberikan kesempatan untuk bekerja
dikantor pemerintah. Beberapa muslim bertugas dilembaga-lembaga politik papan atas negara,
mulai dari:
•
senat,
•
dewan
perwakilan
•
Senator Premier (salah satu anggota senat) pun
memiliki penasihat khusus urusan Muslim.
•
perdana
menteri
•
menteri
pendidikan
•
wakil
menteri transportasi
•
2 orang
menteri agama dan
•
2
anggota majelis ulama.
2.
Bidang Pendidikan
Untuk tingkat pendidikan dasar sampai menengah sudah ada
madrasah yang mengeluarkan ijazah dan terdaftar di Kementrian Pendidikan
Kamboja. Sementara untuk pendidikan tinggi, ini menjadi tantangan.
3.
Bidang Ekonomi
Perizinan label halal yang dikeluarkan Dewan Muslim
Kamboja untuk
mendapatkan makanan halal, beberapa restoran dibangun khusus dengan konsep
halal, seperti: area masjid a-Serkal terdapat pilihan makanan yang beragam, termasuk
masakan Thailand muslim.
4.
Bidang Sosial Budaya
Peranan pemerintah yang berinisiatif memuluskan toleransi
bagi muslim di Kamboja, seperti:
•
Pembangunan mesjid dan memberi saluran udara gratis bagi muslim untuk
menyiarkan program-program khusus islam
•
Mengizinkan siswa muslim yang ingin mengenakan atribut islam termasuk
jilbab.
5.
Bidang Kesehatan
Untuk meningkatkan kualitas kesehatan
di negaranya Pemerintah Kerajaan Kamboja berencana dengan menanggulangi: HIV/AIDS, malaria, dan wabah lainnya.
Anggaran yang dikeluarkan untuk kesehatan adalah 5,8%.
6.
Bidang Sarana dan Prasarana
· Kamboja telah memperbaiki jalan raya
sehingga memenuhi standar internasional pada tahun 2006. Kebanyakan jalan utama
sekarang telah dipaving.
· Kamboja memiliki dua jalur kereta api
dengan total panjang sekitar 612 kilometer. Jalur kereta api tersedia untuk
rute Sihanoukville sampai ke bagian selatan Kamboja, dan dari Phnom Penh sampai
Sisophon.
· Angka kecelakaan lalu lintas di
Kamboja sangat tinggi berdasarkan standar internasional. Pada tahun 2004, angka
kecelakaan per 10.000 kendaraan adalah sepuluh kali lipat lebih tinggi dari
pada angka kecelakaan di negara maju,
dan angka kematian kecelakaan telah meningkat dua kali lipat dalam waktu tiga
tahun.
· Kamboja memiliki empat bandara.
Bandara Internasional Phnom Penh(Pochentong) di Phnom Penh adalah yang terbesar
kedua di Kamboja. Bandara Internasional Siem Reap-Angkor adalah bandara
terbesar di Kamboja. Bandara lainnya terdapat di Sihanoukville dan Battambang.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Bentuk
pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan. Negara dipimpin oleh raja,
sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Kamboja memiliki lima
pemerintahan lokal dengan ibu kota Phnom Penh. Kamboja merupakan wilayah
protektorat Perancis sejak tahun 1863, dan pada tahun 1951 pemerintah Perancis
mengangkat Sihanouk sebagai raja, yang menjadikan negara ini berbentuk kerajaan
konstitusional dengan nama resmi Kerajaan Kamboja.
Pada
tanggal 9 November 1953, Perancis memberikan kemerdekaan untuk Kamboja dan pada
saat itu Sihanouk menyatakan bahwa Kamboja merupakan negara netral yang tidak
terlibat dalam perang Vietnam. Dalam periode 1970-1993, Kamboja memasuki masa perang
saudara yang menghancurkan infrastruktur fisik dan kemampuan sumber daya
manusia, sewaktu Pangeran Sihanouk pergi ke luar negeri, keponakannya Pangeran
Sisowath Sirik Matak bersama Lon Nol melakukan kudeta. Semenjak itu kemelut
semakin besar di negara Kamboja di masa ini juga ditandai dengan berkuasanya
rezim Khmer Merah. Bahasa resmi penduduk Kamboja adalah bahasa Khmer. Bahasa
lain yang digunakan adalah bahasa Prancis, sebagian besar penduduk beragama
Buddha. Jumlah penduduk negara ini 11.168.000 jiwa. Sebagian besar penghidupan
penduduknya di sektor pertanian. Hasil pertanian di Kamboja adalah beras,
jagung, merica, tembakau, kapas, gula aren, dan lain sebagainya. Sedangkan
hasil tambangnya adalah besi, tembaga, mangan, dan emas. Hasil industri Kamboja
adalah tekstil, kertas, plywood, dan minyak.
Kerajaan
Kamboja dibagi menjadi 20 provinsi (khett) dan 4 kota praja (krong).
Daerah Kamboja kemudian dibagi menjadi distrik (srok), komunion (khum), distrik
besar (khett), dan kepulauan(koh). Kamboja mempunyai area seluas 181.035
kilometer per segi.
Meskipun
tergabung dalam satu perhimpunan negara-negara kawasan Asia Tenggara, letak
geografis Kamboja yang berbatasan darat dengan Thailand, membuat kedua negara
seringkali terlibat konflik yang memperebutkan batas wilayah kedua negara.
Berdasarkan
konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi
liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Raja Kamboja menjabat Kepala Negara,
tetapi tidak memberikan perintah. Pemerintahan dipimpin
oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam Dewan
Menteri.
Agama
Islam sampai di Kamboja pada abad ke-11 Masehi. Ketika itu kaum muslimin
berperan penting dalam pemerintahan kerajaan Campa, sebelum keruntuhannya pada
tahun 1470 M, setelah itu kaum muslimin memisahkan diri. Campa merupakan suatu
kerajaan besar di Asia Tenggara pada abad ke-17. Islam masuk ke Campa
diperkirakan pada tahun 1607, melalui jalur dagang dengan berbagai negara
tetangga. Jadi, mayoritas Muslim Kamboja sekarang adalah orang-orang Campa,
yaitu benar-benar penduduk asli Indochina.
Menurut
estimasi, terdapat sekitar 700.000 Muslim di Kamboja. Sekitar 80% dari Muslim
Kamboja adalah keturunan etnis Cham.
Umat
Islam di Kamboja khususnya keturunan etnis Cham mengikuti mazhab Syafi’I dalam
bidang Fiqih, sedangkan dalam bidang Tauhid mereka mengikuti mazhab Imam Abu
Hasan Al-As’ari. Dalam bidang amalih atau peribatan, mereka mengikuti faham
Ahlusunnah wal Jama’ah. Karena itu mereka sangat toleran dan bisa hidup berdampingan
dengan komunitas Budha sebagai agama mayoritas Kamboja.
Dalam
hal sosio-ekonomi, umat Islam di Kamboja dapat bantuan dari Malaysia yang akan
didirikan beberapa institusi khusus bagi sarana pembangunan insan di negara
Indochina yang pernah hancur di bawah kekuasaan Khmer Merah. Lembaga ini adalah
Majelis Mufakat Dakwah Malaysia-Kamboja (MMDMK). Lembaga ini adalah sebuah
organisasi yang mirip seperti Lembaga Tabung Haji dan akan dibentuk segera
dalam usaha membantu umat Islam negara itu menabung dan menunaikan haji ke
tanah Suci Makkah.
B.
Saran
Demikianlah
makalah yang dapat kami sampaikan, penulis menyadari bahwa makalah ini jauh
dari kesempurnaan. Oleh karena itu,kritik dan saran saya harapkan guna
perbaikan makalah berikutnya. Apabila ada kesalahan kata dan penyampaian, mohon
di maafkan. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca. Amin.
DAFTAR PUSTAKA
Roger M.Smith, Kerajaan dan Politik Asia Tenggara,
Adabi Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, Cetakan Pertama, 1982.
No comments:
Post a Comment